Menteri PUPR Pacu Pembangunan Infrastruktur di Papua
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F910x580-2%2F1607435258.jpg)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kesepakatan yang berpengaruh untuk membangun Papua dan Papua Barat, bisa dilihat dari jumlah kunjungan Presiden ke tanah Papua.
"Setiap berkunjung ke tanah Papua, dia selalu mengusut satu persatu setiap infrastruktur yang dibangun baik jalan, perumahan, air. Terutama jalan perbatasan, jalan Trans Papua, dan pos lintas batas negara (PLBN),” kata Menteri Basuki dalam keterangan pers, Sabtu (4/12/2021).
Sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dengan lebih terpadu, sempurna, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah tempat.
Menteri Basuki mengungkapkan, Kementerian PUPR sudah membangun 3 PLBN di Papua dan Papua Barat yakni PLBN Skouw di Kota Jayapura, PLBN Sota di Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana menyampaikan proposal untuk membangun PLBN di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
“Kita akan segera sampaikan anjuran PLBN di distrik Batom kepada Presiden Jokowi. Kalau memang dibutuhkan, niscaya akan kita secepatnya berdiri,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. Menteri Basuki menyampaikan, dari total panjang jalan Trans Papua ialah 3.462 km, tinggal tersisa 183 km yang belum tembus. Sepanjang 1.647 km sudah dalam kondisi teraspal ialah 977 km di Papua dan 670 km di Papua Barat.
“Tadi juga bapak Bupati sudah meminta untuk mempercepat solusi jalan dari Kabupaten Keerom ke distrik Batom, kita akan terus upayakan percepatan semoga mampu secepatnya tembus,” ungkapnya.
Selain PLBN dan Jalan Trans Papua, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan pemberian infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di Papua dan Papua Barat yang lain diantaranya pembangunan infrastruktur perlindungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.
DIPA Kementerian PUPR untuk tahun budget 2022 telah ditentukan dengan jumlah budget sebesar Rp 100,59 triliun. Sesuai instruksi Kementerian Keuangan, sebesar 5% dari total anggaran mesti disimpan untuk antisipasi pandemi.
"Karena kita masih menghadapi pandemi, masih ada saving sebesar 5% yang kita tahan dahulu. Apabila pandemi dapat akhir pada semester pertama tahun 2022, maka saving tersebut bisa kita gunakan untuk memperbanyak pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Basuki.
Saksikan live streaming program-acara BeritaSatu TV di sini
Sumber: Investor Daily
